(Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program pembangunan dalam visi “Kukar Idaman Terbaik” mulai bergulir pada tahun 2026, meski nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Kepastian itu disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin usai Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025), yang menetapkan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 senilai Rp7,35 triliun.

Rapat tersebut juga mengesahkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Rendi menegaskan, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi, seluruh 17 Program Dedikasi yang menjadi inti visi-misi “Kukar Idaman Terbaik” tetap akan dijalankan.

“Meskipun ada efisiensi dan penurunan angka APBD, kami tetap optimistis seluruh program prioritas bisa dijalankan. Prinsipnya, kami bersama DPRD sepakat mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Rendi, penyesuaian fiskal bukan hal baru bagi Kukar. Ia mengingatkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, APBD sempat turun hingga sekitar Rp6 triliun, namun pemulihan berjalan cepat berkat tata kelola anggaran yang efisien dan kolaboratif.

“Waktu pandemi kita pernah mengalami tekanan yang jauh lebih berat, tapi tetap bisa berjalan. Sekarang pun dengan efisiensi yang dilakukan, kami yakin Kukar tetap bisa tumbuh dan stabil,” jelasnya.

Rendi menegaskan, penyesuaian nilai anggaran tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat.

Dirinya memastikan tahun 2026 menjadi momentum awal implementasi penuh seluruh program Kukar Idaman Terbaik, seiring penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Harus mulai semua di tahun depan. RPJMD Kukar Idaman Terbaik sedang kita siapkan bersama DPRD. Semoga bisa disahkan sebelum akhir tahun agar pelaksanaan program 2026 punya dasar hukum yang kuat,” terangnya.

Fokus penganggaran tahun depan, kata Rendi, akan diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah menargetkan penggunaan APBD yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil, bukan sekadar tumpukan dokumen administratif.

“Kita pastikan setiap rupiah di Kutai Kartanegara benar-benar memberi manfaat. Jangan lagi pola lama—banyak dokumen, tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Rendi juga mendorong perusahaan daerah (Perusda) untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung penuh pada penyertaan modal pemerintah.

“Perusda harus mulai berinisiatif. Jangan hanya menunggu suntikan modal. Mereka juga harus berkontribusi terhadap PAD, minimal bisa tumbuh 15 persen per tahun,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Kukar bersama DPRD dan seluruh perangkat daerah akan terus menjaga sinergi dalam pelaksanaan RAPBD 2026 agar seluruh program Kukar Idaman Terbaik benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami pastikan, walau anggaran terbatas, seluruh program Kukar Idaman Terbaik akan berjalan sesuai APBD 2026 dan manfaatnya dirasakan tiap rupiahnya oleh masyarakat,” pungkas Rendi. (Adv/Tan)